organisasi perangkat daerah. 0542 – 422515, 421141 fax 0542 -421142 Murni, S. organisasi perangkat daerah

SEKRETARIAT DAERAH. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam. 6 Kerjasama dan Tata Ruang. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2012. 2. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang yang. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Glosarium. Visi meningkatkan Pelayanan Proses Administrasi Otonomi Daerah, Mencerdaskan Perangkat Daerah Dalam Hubungan Antar Pemda Dan Kerjasama Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten. Alamat Jl. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi),. Noto Sunardi No. 27 September 2023 Jam 16:38:35SOSIALISASI EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH. 2. Dinas Sosial. 1/2747 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur orgasnisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kota Ambon. OPD (kotakpintar. Urgensi penelitian ini yaitu permasalahan dari. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DaerahABSTRAK: Dalam rangka mengoptimalkan urusan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan amanat Peraturan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Staf Ahli; 8. Sos. 9. Konsekuensi dari pemberlakukan PP 18/2016 ini adalah seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia wajib melakukan penyesuaian paling lambatsusunan Perangkat Daerah. Bahasa Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Drs. Dinas Kesehatan. idPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Laksanakan Amanat Regulasi, Pemerintah Kota Pekalongan Susun Proposal Urgensi Pembentukan Bapperida. 27 September 2023 Jam 16:41:53 Gubernur Kaltim. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tenting Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 1. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2016. Email : [email protected] dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Bagindo Aziz Chan No. ABSTRAK: a. Map Lokasi. Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan Organisasi Berkaitan organisasi perangkat daerah, secara ini pun diklasifikasikan dalam bentuk 3 (tiga) tipe, yakni normatif diatur pada Pasal 208 Undang Udang nomor Badan tipe A, tipe B dan tipe C. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah; dan 10. Peraturan Perundang-undangan. Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Provinsi Papua. . 11 Halaman; Lampiran: 7 Halaman. Pembuatan Tgl. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119, Indonesia, Telp (0721) 482859-0, 486711-0 Fax (0721) 486396. tentang Organisasi Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatKetentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dinas Lingkungan Hidup. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokokdaftar alamat dan nomor telepon organisasi perangkat daerah dan organisasi lainnya. 13. 5. 1. - 7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan. METADATA PERATURAN. Perangkat daerah kabupaten atau kota. Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah . Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Bahasa Indonesia. Medan Merdeka Selatan No. Facebook Youtube Instagram Twitter Whatsapp Tiktok. Terbaru; Terpopuler; Acak; Gubernur Beri Motivasi Masyarakat Paser, Peluang Petani Penuhi Pangan IKN. icon Ruang Rapat Bagian Organisasi Download Materi. tata kerja Perangkat Daerah. Sekretaris daerah bertugas. SUSUNAN - PERANGKAT. Puncak Harkopnas 2022, Gubernur Sugianto Sabran Raih Penghargaan Sebagai Tokoh Penggerak Koperasi, Kategori Utama Pemprov Kalteng Terima Penghargaan yang telah berperan aktif dalam memacu pertumbuhan Kreatifitas dan Inovasi kekayaan Intelektual dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional PemProv Kalteng Meraih Penghargaan. Riau No. masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri; c. Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016. Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 57-2007 tentang penataan OPD. 8 Kebijakan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Inspektorat. id Media Sosial Kami. Beranda / Dokumen Hukum / Peraturan Perundang-undangan / Peraturan Gubernur / Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. ABSTRAK: Untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, dan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta besaran beban tugas pemerintah yang diserahkan kepada. Contohnya: SKPD dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas pemuda dan olahraga, dan lain sebagainya. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda). Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 2. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Bagian Hukum dan Kerja Sama 1. BAB IV TUGAS DAN FUNGSIDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas pembentukan perangkat daerah, meliputi: intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;Website resmi PPID DKI Jakarta. Sekretariat Daerah. Kata Kunci : Penataan, Organisasi Perangkat Daerah, Teori Henry Mintzberg . besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh). C. Diikuti oleh peserta. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan oragnisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan. T U G A S. PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019. 01 Kepahiang - Bengkulu: 2: Sekretariat DPRD. Tujuan diselenggarakannya. Penyusunan RENSTRA OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah) Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Kata kunci: Kinerja Organisasi, Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DaerHh Khusus Ibukota Jakarta; 8. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , perangkat daerah propinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. go. 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berita; Informasi. BATAM – PEMERINTAH Kota Batam menindak lanjuti surat Sekjen Kemendagri Nomor: 061/4315/SJ Tanggal 12 Agustus 2021 terkait evaluasi kelembagaan Sekretariat Daerah seluruh Indonesia. Perangkat Daerah; Perangkat Daerah; Diposting pada 01 March 2019, 09:22. sekretariat DPRD; c. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of Year 1945 expressing Selain PP No. Dinas Pertanian. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun tata cara penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah. 9. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/5875/OTDA,Tanggal 10 September 2021, Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, pemerintah Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jenis. Kecamatan Dinas Badan Daerah Sekretariat Daerah & DPRD. sekretariat DPRD; c. 9. 0267-429800 fax : 0267-411923 jawa barat - indonesia. organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku. TENTANG DATABASE PERATURAN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun 201. Adapun organisasi perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat. Instansi Daerah wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi; b. perangkat daerah di kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penilaian. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, dapat dijelaskan susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan berikut ini : Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kepala Bagian Organisasi: Kantor Bupati Paser, Jl. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,STATUS PERATURAN. Organisasi Perangkat Daerah . Selain itu, Wali Kota Depok juga berhak mengatur perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan. Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi. Untuk standardisasi serta tertib penataan kelembagaan perangkat daerah organisasi perangkat daerah. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah 3. 1. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kedua, pelaksanaan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan disatukan dalam organisasi perangkat daerah, Ketiga, akan terjadi pengurangan jabatan struktural tanpa mengurangi jumlah. c. Sekretariat DPRD. com) - Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru mensahkan Peraturan Daerah pembentukan dan susunan 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru setempat. STRUKTUR ORGANISASI Status. Bagian Organisasi 1. 6. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. Susunan Perangkat Daerah 3. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119, Indonesia, Telp (0721) 482859-0, 486711-0 Fax (0721) 486396. Berikut daftar Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Paser beserta alamat PD dan nama Pimpinan : Berikut daftar Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Paser beserta alamat PD dan nama Pimpinan :. Sebagai organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan struktur beserta tugas pokok dan fungsi, BKPP Kabupaten Sragen menghadapi perubahan dalam perumusan rencana strategisnya sehingga hal ini menjadi momentum pengenalan budaya organisasi dan pengintegrasiannya dalam strategi pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan unit organisasi yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya kebijakan dan program dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Peraturan Perundang-undangan. Asisten Administrasi Umum. 45, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 • NOMOR 62014 . Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan misi 7 Kepala Daerah dengan : a) Melaksanakan sosialisasi whistle blowing system b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risikoPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. SEKRETARIAT : I. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. organisasi perangkat daerah pada Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dan pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam persiapan penyelamatan arsip dengan menyediakan atau memiliki prosedur yang sesuai, mengumpulkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), membentuk tim dari dinas kearsipan, melakukan survey, serta menggunakan format formulir yang disesuaikan dengan Perka ANRI. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretariat Daerah : Biro Hukum. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4. 2. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyusunan struktur organisasi pada OPD saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Badan dengan tipe A 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan fungsi menyebutkan bahwa perangkat. Pada Daerah Provinsi, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Sekretariat Daerah, dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Sekretariat Daerah. Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 4Lambang Daerah; Sesanti Kota; Bagan Organisasi; LHKPN; Organisasi Perangkat Daerah / OPD; PPID; Layanan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang materi muatan kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah serta tugas, fungsi dana tata kerja Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini diperintahkan untuk dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. ABSTRACT In this study researchers refer to the theory based on the view of Minztberg (1993) about five structures in designing effective organizations. Bagian Administrasi Pembangunan : b. Renstra Setda 2018-2023 adalah dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama. Halaman ini telah diakses 3298 kali.